Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Banten Andra Soni menyebutkan capaian kemandirian fiskal Provinsi Banten yang mencapai 70,69 persen, tertinggi secara nasional pada tahun 2024.
"Rasio kemandirian yaitu Pendapatan Asli Daerah dibanding dengan jumlah total Pendapatan Daerah sebesar 70,69 persen," ujar Andra Soni dalam keterangannya di Kota Serang, Selasa.
Gubernur Banten menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Senin (28/4).
Pertemuan tersebut turut dihadiri Pelaksana harian Sekretaris Daerah Nana Supiana, Kepala Bappeda Mahdani, dan Kepala BPKAD Rina Dewiyanti.
Andra Soni menjelaskan, sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Banten berasal dari pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
Selain soal fiskal, Andra Soni juga memaparkan sejumlah indikator makro Banten, di antaranya laju pertumbuhan ekonomi (LPE) sebesar 4,79 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,35, penurunan angka kemiskinan menjadi 5,70 persen pada September 2024, inflasi terkendali di 1,88 persen (YoY), serta tingkat pengangguran terbuka yang turun menjadi 7,68 persen.
Baca Juga
Lebih jauh, Gubernur mengusulkan kepada pemerintah pusat agar dibuat regulasi baru terkait pembagian hasil investasi. Ia menyoroti banyaknya industri di Banten yang pelaporan pajaknya dilakukan di Daerah Khusus Jakarta, sehingga mengurangi potensi penerimaan bagi Banten.
"Sehingga bagi hasilnya masuk ke DK Jakarta," ujar Andra Soni.
Menurut Andra, regulasi baru diperlukan agar semangat daerah dalam menarik dan merealisasikan investasi bisa lebih optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizawi Karsayuda mengapresiasi capaian Banten, menyebut provinsi ini sebagai daerah dengan tingkat kemandirian fiskal tertinggi di Indonesia.
"Provinsi Banten adalah provinsi dengan kemandirian fiskal tertinggi tahun 2024 di Indonesia," kata Rifqinizawi.
