Bisnis.com, SERANG — Aksi demonstrasi pengemudi ojek berbasis aplikasi digelar secara serentak digelar pada Selasa (20/5/2025). Pemerintah Provinsi Banten berjanji akan mengoordinasikan tuntusan para driver ojek online kepada pemerintah pusat.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan bahwa dirinya menerima aspirasi yang disampaikan oleh para mitra perusahaan aplikasi ojek online (ojol) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Saya menerima perwakilan komunitas ojol Provinsi Banten. Mereka menyampaikan beberapa tuntutan. Dari beberapa tuntutan itu ada yang bisa langsung bisa kami tindaklanjuti,” ujar Andra Soni di Gedung Negara Provinsi Banten.
Menurutnya, Pemprov Banten berupaya untuk menyampaikan sejumlah tuntutan dari para driver online karena merupakan wewenang dari pemerintah pusat.
Andra Soni juga merespsons tuntutan pada driver terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Menurutnya, pemerintah daerah tengah menyusun peraturan daerah yang membuka peluang bagi pekerja rentan terjamin dalam pelindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Baca Juga
“Kami akan menyempurnakan naskah akademiknya bagaimana ojol bisa masuk dalam pekerja rentan yang bisa kita cover,” katanya.
Adapun terkait dengan relaksasi pajak kendaraan bermotor (PKB). Dia menuturkan Pemprov Banten telah memberikan pembebasan denda dan pokok tunggakan pokok untuk kendaraan yang belum membayar pajak.
“Mereka cukup membayar pajak tahun berjalan,” katanya.
Gubernur Andra juga bersepakat akan membangun komunikasi dengan penyedia aplikasi untuk membuat fitur tabungan untuk membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).
“Alternatif lainnya, kita membuat kerja sama dengan Bank Banten untuk membuat loket khusus bisa menabung melalui virtual account dengan nomor NIK [Nomor Induk Kependudukan] para ojol untuk keperluan membayar PKB,” katanya.
Dalam kesempatan bertemu dengan perwakilan komunitas ojol, Andra Soni juga memaparkan beberapa program Pemprov Banten yang pro dengan komunitas ojol, yakni: Program Sekolah Gratis untuk tingkat SMA, SMK, dan SKh, serta program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang saat ini telah berjalan.
Sedangkan untuk bantuan sosial harus disesuaikan dengan Data Targeting Sosial Nasional (DTSN) Pemerintah Pusat.
Usai menerima perwakilan, Andra Soni juga menemui komunitas ojol Provinsi Banten yang sedang menyampaikan aspirasi di depan Gedung Negara Provinsi Banten. Di depan simpatisan para ojol dirinya janjikan akan tindaklanjuti aspirasi Komunitas Ojol Provinsi Banten.
“Beberapa hal sudah disampaikan, yang menjadi kewenangan Insyaallah langsung kita tidaklanjuti,” janjinya.
Saat berdialog dengan Andra Soni, Ketua Komunitas Ojol Provinsi Banten Agustian menyampaikan beberapa program dari penyedia aplikasi merugikan para mitra. Selanjutnya, tidak ada regulasi yang melindungi para mitra ojol.
