Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Banten mendorong adanya kerja sama yang lebih erat antara PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. (BEKS) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR).
Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah mengatakan bahwa Pemprov Banten yang menjadi salah satu pemegang saham minoritas dengan porsi sekitar 5% di Bank BJB berharap adanya kolaborasi dengan Bank Banten ke depan.
“Kami di Provinsi Banten ada Bank Banten. Mudah mudahan bisa bekerja sama antara BJB dan Bank Banten,” kata Wagub Dimyati saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BJB di Bandung pada Rabu (16/4/2025).
Dikutip dari keterangan resmi Pemprov Banten, Jumat (18/4/2025), Dimyati ingin agar kolaborasi Bank Banten dengan Bank BJB dapat terjalin agar kinerja Bank Banten nantinya lebih meningkat.
Berdasarkan laporan Bank Banten, jumlah laba bersih yang dibukukan BEKS pada 31 Desember 2024 senilai Rp39,33 miliar atau tumbuh 47% dibandingkan dengan capaian pada 2023 senilai Rp26,59 miliar.
Nilai penyaluran kredit BEKS pada 2024 sebesar Rp3,85 triliun. Sedangkan penghimpunan dana pihak ketiga naik menjadi Rp1,11 triliun.
Baca Juga
Adapun Bank BJB membukukan laba konsolidasi yang diatribusikan kepada pemilik sebesar Rp1,36 triliun pada 2024.
Penempatan Dana Pemda di Bank Banten
Dalam kesempatan sebelumnya, Gubernur Bank Banten Andra Soni menuturkan peran strategis Bank Banten dan dukungan dari seluruh stakeholders termasuk pemerintah daerah dalam membangun perekonomian daerah.
Gubernur Andra meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten dapat menempatkan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) di Bank Banten sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan peran Bank Banten sebagai Bank Pembangunan Daerah.
Gubernur Banten menambahkan, dengan pengelolaan RKUD di Bank Banten, maka akan bersama-sama mendorong Bank Banten ini tumbuh menjadi lembaga keuangan yang kuat, mandiri, dan mampu memberi kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.
Saat RUPS Bank Banten pada 10 April 2025 salah satu keputusan yang disetujui yakni penambahan modal dan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu melalui penawaran umum terbatas (PUT) ke-8 termasuk rencana penyertaan modal dalam bentuk aset atau inbreng dari Pemprov Banten selaku pemegang saham pengendali (PSP) dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
