Indeks Demokrasi Indonesia di Banten Perlu Diperbaiki

Lima indikator demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Banten perlu dilakukan perbaikan karena nilainya buruk, yakni di bawah 60 persen.
Newswire | 30 April 2019 20:48 WIB
Ilustrasi: Pemilu 2019, pelaksanaan pesta demokrasi tertinggi tahun ini. - Reuters/Willy Kurniawan

Bisnis.com, SERANG – Lima indikator demokrasi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Banten perlu dilakukan perbaikan karena nilainya buruk, yakni di bawah 60 persen.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Banten Ade Aryanto di Serang, Selasa mengatakan, indek demokrasi di Banten beberapa tahun terakhir terjadi fluktuatif, meskipun sempat mengalami peningkatan pada 2014 hingga mencapai 75,50 persen dari sebelumnya pada tahun 2009 yang hanya 67,98 persen.

"Tahun 2016 lalu indeks demokrasi di Banten 71,36 persen dan meningkat pada 2017 menjadi 73,92 persen. Mudah-mudahan tahun 2019 kembali meningkat," kata Ade Aryanto dalam Focus Grup Diskusi (FGD) Indeks Demokrasi di Banten, di Kantor Kesbangpol Banten di Serang, Selasa (30/4/2019).

Sebagai informasi, IDI merupakan indikator komposit yang disusun berdasarkan fakta yang terjadi di masyarakat. Komponen IDI terdiri dari 3 aspek, 11 variabel ,dan 28 indikator. IDI mulai disusun sejak 2009 bekerjasama dengan BPS dengan Kemenko Polhukam, Bappenas, Kemendagri dan di bantu dengan tenaga ahli.

Ade mengatakan dari 28 indikator indeks demokrasi di Banten, ada 17 indikator indeks demokrasi yang baik dan enam indikator sedang. Akan tetapi masih ada lima indikator demokrasi yang nilainya masih buruk, yakni dibawah 60 persen.

"Ini membutuhkan perhatian masing-masing pihak untuk meningkatkan indek demokrasi di Banten karena masih ada lima indikator yang buruk," kata Ade.

Lima indikator indeks demokrasi di Banten yang dinilai masih buruk, yakni indikator perda inisiatif DPRD Banten, lembaga demokrasi, yakni legislatif, indikator kebebasan sipil dalam berdemokrasi dan penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah.

"Semua pihak yang terkait harus menjalankan perannya dengan baik agar IDI Banten terus meningkat," ujar Ade.

Sementara Akademisi Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Imam Abu Hanifah mengatakan, penilain IDI bertujuan mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indonesia. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi.

Indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi di seluruh Indonesia.

Menurutnya, gambaran yang diperoleh dari IDI mempunyai berbagai manfaat. Pertama, secara akademis, dapat ditunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia. Hal ini memberikan data penting bagi studi mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia karena tingkat perkembangan tersebut didasarkan atas data-data yang jelas dengan tolok ukur yang jelas pula.

"Butuh dukungan semua pihak tingkatkan lima indikator IDI Banten yang masih lemah. Perlu adanya sinergi, termasuk partai politik harus berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat," kata Imam.

Pantau terus perkembangan Real Count KPU Pilpres 2019, di sini.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
demokrasi, banten

Sumber : Antara

Editor : M. Syahran W. Lubis

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top
Tutup