Bisnis.com, SERANG--Puluhan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Provinsi Banten berunjukrasa mengkritisi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernue Banten, di depan gerbang Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) di Serang, Selasa.
Dalam aksinya para mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya, meminta gubernur memecat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banten yang dinilai tidak bisa bekerja, meminta gubernur segera mempercepat dan merealisasikan program kerja yang sudah tertuang dalam RPJMD Banten.
Selain itu, para mahasiswa juga menuntut agar Banten bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menuntaskan persoalan pengangguran yang masih tinghi di Banten dan penegakan Perda CSR No 5 Tahun 2016.
"Tegakkan Perda No 4 Tahun 2016 tentang ketenagakerjaan. Jika gubernur dan wakil gubernur Banten tidak sanggup memimpin, maka lebih baik mundur," kata Pengurus Kordinator Cabang PMII Banten Ahmad Solahudin dalam tuntutannya.
Sementara itu Gubernur Banten Wahidin Halim saat menemui mahasiswa menyampaikan apa-apa saja yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh Provinsi Banten selama kepemimpinannya bersama Wagub Andika Hazrumy, karena diyakini jika banyak mahasiswa yang belum tahu berbagai program pembangunan yang tengah dan telah dilaksanakan provinsi Banten saat ini.
Gubernur Wahidin Halim juga menyampaikan terimakasihnya atas kritik yang disampaikan Mahasiswa kepada Pemprov Banten, hal ini merupakan bukti kecintaan mahasiswa kepada Provinsi Banten.
Baca Juga
Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan berbagai program yang dipertanyakan mahasiswa dan dianggap tidak berjalan diantaranya persoalan pendidikan gratis dan kesehatan gratis. Gubernur Banten langsung menjawab tuntutan mahasiswa melalui pengeras suara yang dipakai koordinator aksi.
Menurutnya, dalam bidang pendidikan selama ini Provinsi Banten telah menggratiskan biaya pendidikan SMAN, SMKN, dan SKh Negeri berbentuk Biaya Operasional Sekolah Daerah (Bosda). Pada tahun 2018, Pemprov Banten menganggarkan BOSDA sebesar Rp 400 miliar. Untuk siswa SMA, total BOS yang diterima per siswa Rp5 juta. Sedangkan untuk siswa SMK total BOSDA ditambah BOS yang diterima per siswa Rp5,4 juta.
Pada tahun 2019, kata dia, di bidang pendidikan Pemprov Banten alokasikan anggaran Rp1,13 triliun untuk penganggaran BOSDA, pengadaan sarana dan prasarana, serta urusan kebudayaan. Dari alokasi itu, Rp970,47 miliar adalah untuk program sekolah gratis tingkat SMAN, SMKN, dan SKhN.
"Untuk infrastruktur pendidikan, pada tahun 2018 Pemprov Banten telah membangun unit sekolah baru (USB) sebanyak 8 sekolah. Sedangkan ruang kelas baru (RKB) terbangun 475 ruang kelas. Pada tahun 2019, Pemprov Banten telah membangun RKB sebanyak 44 ruang kelas," kata Wahidin.
Sedangkan untuk Kesehatan dinyatakan Gubernur jika memang Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat.
“Kesehatan merupakan kewajiban pemerintah. Dimana pemerintah harus hadir dalam pelayanan kesehatan. Bagaimana mampu bersaing kalau masyarakatnya tidak sehat," katanya menegaskan.
Ia mengatakan, pembangunan infrastruktur kesehatan sebesar Rp125,10 miliar. Pengadaan lahan rumah sakit Cilograng, pembangunan RSUD Banten, dan pembangunan rumah sakit jiwa tahap I dan pembangunan Rumah Sakit Malingping.
Menurutnya, hingga triwulan III 2019, cakupan UHC (Universal Health Coverage) mencapai 94,48 persen. Total peserta JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Provinsi Banten telah mencapai 10.130.772 jiwa.
"Sebanyak 706.169 jiwa, premi atau iuran bulanan kepersertaan dibiayai melalui APBD Provinsi Banten," kata Wahidin Halim yang didampingi Sekda Banten Al Muktabar.
Selain itu, Gubernur Banten juga mengajak mahasiswa untuk ikut melihat bersama-sama berbagai program pembangunan tersebut dan membuka ruang bagi para mahasiswa di Banten dalam memberikan masukan kepada Pemrov Banten.
