Bisnis.com, PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, optimistis bisa mewujudkan kabupaten layak anak (KLA) pada 2019, setelah persiapan dilaksanakan sejak 2017.
"Kegiatan sosialisasi dan pembentukan gugus tugas untuk menuju KLA di Pandeglang sudah berjalan sejak tahun 2017, sehingga paling cepat KLA bisa diwujudkan pada 2019," kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pandeglang Didi Mulyadi, saat acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas KLA Kabupaten Pandeglang, di Pandeglang, Selasa (19/3/2019).
Dia juga menjelaskan sudah membentuk gugus tugas kabupaten, kecamatan hingga ke desa. Pada tingkat kabupaten untuk menuju KLA, programnya dikerjakan oleh 18 organisasi perangkat daerah (OPD) seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidika, dan Kependudukan.
Banyak indikator yang yang harus dipenuhi oleh OPD terkait agar Pandeglang bisa menjadi KLA, misalkan dari klaster kesehatan harus benar dan sudah standar memenuhi persyaratan KLA. Dari sisi bangunan sebuah KLA harus dilihat juga setiap sudut bangunan jangan terlalu tajam.
"Saat ini sekitar 70 persen progres yang sudah dilakukan menuju KLA, dan poin untuk Pandeglang saat ini sudah 500, dan jika mencapai 600 sudah dapat dikatakan KLA, dan kami optimistis tahun ini Pandeglang jadi KLA," ujarnya pula.
Didi menyatakan, jumlah anak yang ada di Kabupaten Pandeglang adalah 408.839 jiwa, atau 34,56 persen dari total penduduk daerah ini sebanyak 1.183.006 jiwa.
"Yang dikatakan anak itu usia 0 - 18 tahun, jika menjadi KLA, anak itu harus dipenuhi semua haknya," katanya lagi.
Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP-PA) Leny N Rosalin yang hadir pada kesempatan ini mengatakan, KlA ini merupakan amanat dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
"Untuk menuju KLA bukan karena dorongan kementerian, tapi dorongan dari diri sendiri dan undang undang," katanya pula.
Menurut Leni, Kabupaten Pandeglang adalah satu dari 514 kabupaten yang sedang memproses menuju KLA. "Sebanyak 415 kabupaten sudah menjadi KLA, dan kabupaten kota yang belum 99 dan saat ini sedang dalam proses salah satunya Pandeglang," katanya lagi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Ferry Hasanuddin mengatakan, Kabupaten Pandeglang akan konsen dalam mewujudkan KLA.
"Kita punya komitmen, apa yang sudah dilakukan saat ini untuk mewujudkan KLA sehingga anak kita dapat terpenuhi kebutuhannya, misalkan anak baru lahir tidak sulit untuk mendapatkan akta kelahiran," katanya pula.
Upaya untuk mewujudkan KLA. katanya, memang perlu adanya gugus tugas KLA agar pengembangan KLA di Kabupaten Pandeglang berjalan secara lebih integratif dan didukung oleh seluruh pemangku kebijakan yang ada.
"Peran gugus tugas dalam menciptakan KLA sangat diperlukan, begitu juga dengan masyarakat maupun dunia usaha," ujarnya.
Setiap kabupaten dan kota dapat dikatakan sebagai KLA apabila dapat memenuhi hak anak dengan pengaturan kelembagaan di antaranya dapat memenuhi lima klaster.
Lima klaster itu adalah hak sipil dan kebangsaan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya maupun perlindungan khusus anak.
"Untuk perda sedang dalam pembahasan, saat ini telah terbentuk 12 gugus tugas kecamatan layak anak, 12 gugus tugas kelurahan, 28 PATBM (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat), dan 14 sekolah ramah anak," paparnya.
