OJK Dorong Pembentukan TPAKD di Level Kabupaten/Kota

Oleh: Amanda Kusumawardhani 16 Desember 2016 | 22:45 WIB
Karyawati Otoritas Jasa Keuangan menerima telpon/JIBI-Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, SERANG--Otoritas Jasa Keuangan Regional I Jakarta dan Banten terus mendorong pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di level pemerintah kabupaten/kota.

Hal tersebut merupakan tindak lanjut pembentukan TPAKD di level Provinsi Banten pada September yang lalu.

Direktur Manajemen Strategis, EPK (Edukasi dan Perlindungan Konsumen) dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Regional I Jakarta dan Banten Duma Riana H. mengatakan sebaran lembaga perbankan dan keuangan di provinsi ini belum merata.

"Jumlah kantor bank dan lembaga pembiayaan dengan jumlah penduduk masih timpang, khususnya di Tangerang Raya, dan di luar Tangerang Raya," ucapnya di Serang, Jumat (16/12).

Dirinya mencontohkan tiap 1 km2 Kota Tangerang memiliki 15 Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sedangkan satu ATM di Kabupaten Lebak hanya bisa ditemui dengan jarak 52 km2.

Untuk mempercepat visi dan misi TPKAD, dirinya mengemukakan penting untuk melibatkan pemerintah daerah di level kabupaten/kota dengan pembentukan TPAKD.

Sejumlah prioritas TPAKD Provinsi Banten antara lain peningkatan akses keuangan syariah, ketahanan pangan, dan pengembangan sistem keuangan daerah.

"Dalam waktu dekat, kami akan melakukan penandatanganan kerja sama dengan pemerintah daerah yakni Kabupaten Lebak. Seharusnya tahun inj, tapi karena ada beberapa kendala sehingga diundur menjadi awal tahun depan," tukasnya.

Dirinya menjelaskan pihaknya dan pemerintah daerah setempat terus mendorong perbankan dan lembaga keuangan lainnya memperluas jangkauannya hingga ke Banten, di luar Tangerang Raya.

Menurutnya, perluasan jaringan tidak harus dilakukan melalui pembangunan kantor tetapi bisa dilakukan menambah agen laku pandai.

"Saya kira belum banyak agen laku pandai di Banten. Nah, ini yang akan kita dorong sehingga peningkatan literasi keuangan di provinsi ini bisa berjalan cepat," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Banten Mahdani mengatakan TPKAD Banten juga memiliki prioritas untuk memerangi investasi bodong yang saat ini marak terjadi di kawasan ini.

"Terutama di Kabupaten Pandeglang dan Lebak, kami sering mendapatkan laporan banyak masyarakat yang tertipu akibat investasi bodong," tambahnya.

Editor: Andhika Anggoro Wening

Berita Terkini Lainnya