Bisnis.com, JAKARTA - Sejak berpisah dari Provinsi Jawa Barat pada 2000, Provinsi Banten langsung menjelma menjadi salah satu kawasan tujuan investasi di Indonesia selain Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Sayangnya, provinsi yang memiliki empat kabupaten dan kota ini masih dilanda isu kesenjangan ekonomi antara Banten selatan dan utara.
Berdasarkan dokumen perencanaan daerah, kawasan Banten utara yang terdiri dari Kota Serang, Kota Cilegon, kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan akan difokuskan untuk pengembangan sektor jasa perdagangan, industri jasa properti, dan industri manufaktur.
Sebaliknya, Banten Selatan yang meliputi Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Serang diarahkan untuk pengembangan investasi sektor primer yakni perkebunan, pengolahan hasil sektor pertanian, perikanan darat dan laut, industri pertambangan, serta pariwisata.
Sesuai RPJMD Provinsi Banten 2012-2017, target investasi di Provinsi Banten terus mengalami peningkatan hingga 2017 mencapai Rp14,81 triliun. Adapun, sektor yang paling dominan dalam realisasi investasi tersebut yakni industri logam dasar, bahan logam, mesin dan lektronik mencapai 73%.
Tak hanya dalam investasi, kontribusi sektor industri pengolahan mencapai 33,48% terhadap total produk domestik regional bruto (PDRB) Banten yang tumbuh 5,37% pada kuartal I/2016. Tak hanya itu, isu kesenjangan juga terlihat dari sumbangsih Tangerang Raya terhadap PDRB Banten yang mencapai 59%.
“Akibatnya, sebagian kota/kabupaten di Banten menjadi kantong urbanisasi mengingat lokasinya yang relatif berdekatan dengan DKI Jakarta dan pesatnya perkembangan ekonomi di sektor industri serta perdagangan,” kata pengamat ekonomi Universitas Tirtayasa (Untirta) Dahnil Anzar.
Dengan berkembangnya kawasan industri di Provinsi Banten, peluang penyerapan tenaga kerja seharusnya terbuka lebar bagi penduduk Provinsi Banten. Tetapi, kompetensi sebagian besar tenaga kerja di Provinsi Banten masih perlu ditingkatkan untuk dapat bersaing dengan tenaga kerja dari luar Provinsi Banten.
Dirinya menyebutkan tren yang sering terjadi di kawasan industri misalnya Cilegon dan Tangerang Raya memperlihatkan angka pengangguran yang tinggi. Poin yang bisa menjelaskan fenomena seperti itu adalah karena adanya mismatch suplai dan permintaan tenaga kerja terdidik.
Dominasi Banten terhadap industri kimia dasar, logam, dan energi yang bersifat padat dinilainya menyebabkan pengusaha membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu. Selanjutnya, permintaan tenaga kerja terdidik (skilled labor) yang dibutuhkan oleh sektor industri di Banten gagal dipenuhi oleh institusi pendidikan dan lembaga lainnya yang terkait.
“Akhirnya, pelaku usaha di sektor padat modal terpaksa merekrut tenaga kerja terdidik di luar Provinsi Banten sehingga penyerapan tenaga kerja lokal menurun,” tekannya.
PENURUNAN TPT
Pada Februari 2016, Provinsi Banten tercatat memiliki Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang cukup tinggi yaitu 7,95% dan berada di urutan ke-5 nasional. Angka TPT tersebut sebenarnya menunjukkan penurunan dibandingkan TPT periode yang sama tahun lalu.
Kendati demikian, penurunan itu lebih banyak disumbangkan oleh kenaikan jumlah pekerja tidak penuh menjadi 1,9 juta orang, sedangkan jumlah pekerja penuh justru terpangkas 140.000 menjadi 4,1 juta orang pada Februari 2016.
“Dengan fakta semacam ini, angka TPT berpeluang untuk kembali meningkat periode mendatang karena peningkatan jumlah pekerja informal cukup dominan,” kata Kepala BPS Agoes Soebeno.
Jika dirinci, jumlah pekerja formal masih mendominasi komponen tenaga kerja di Banten mencapai 2,8 juta orang. Angka tersebut mengalami penurunan 176.000 dibandingkan Februari 2015, sedangkan jumlah pekerja informal 2,3 juta atau bertambah 200.000 orang.
Kondisi ketenagakerjan di Banten, ucapnya, masih mencerminkan minimnya kualitas tenaga kerja, dan kesenjangan kualitas tenaga kerja. Minimnya kualitas tenaga kerja yang biasanya dibutuhkan oleh kawasan industri akhirnya menyebabkan aliran masuk tenaga kerja dari luar Banten.
Mengutip data BPS pada Februari 2016, lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) justru mendominasi angka TPT sebanyak 9,29%, lalu diikuti dengan SMP 9,23%, SMA 8,73%, SD ke bawah 7,41%, diploma 4,41%, dan universitas 3,99%.
“Berarti ada kebijakan pemprov di bidang pendidikan yang tidak sejalan dengan kebutuhan industri. Nah, ini yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah untuk mengurangi kesenjangan permintaan dan kebutuhan tenaga kerja,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
