Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank Sulutgo) menjamin bahwa penyaluran kredit di instansinya tetap akan dilakukan secara prudent meskipun Bumi Nyiur Melambai sedang melangsungkan Pilkada.
Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Bank Sulutgo Jeffry A.M. Dendeng menanggapi pernyataan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin yang menyatakan perbankan daerah sangat rentan dimanfaatkan oleh calon kepala daerah untuk membiayai kampanye.
Menurutnya, meskipun saat ini di Sulawesi Utara sedang terdapat Pilkada Tingkat Kabupaten/Kota, pihaknya menjamin hal itu tidak akan mempengaruhi kualitas kredit yang disalurkan Bank Sulutgo.
"Pemberian kredit di Bank Sulutgo (BSG) tetap akan dilakukan secara prudent dan sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya melalui pesan elektronik kepada Bisnis, Selasa (16/1/2018).
Bank Sulutgo menjamin penyaluran kredit tetap akan melalui proses verifikasi, analisa, keputusan, dan monitoring.
Selain itu, lanjut Jeffry, prosesnya pun akan tetap dengan prinsip four eyes principle, yakni yang melibatkan tidak hanya unit bisnis, tapi juga unit risiko dan unit kepatuhan, serta memutuskannya melalui komite kredit.
"Jadi, untuk BSG tidak perlu dikhawatirkan tidak sesuai aturan, meskipun di Sulut sedang ada Pilkada," ujarnya.
Sebelumnya, PPATK mengingatkan bahwa menjelang Pilkada serentak 2018, perbankan khususnya bank daerah rentan dan berpotensi digunakan serta dimanfaatkan oleh para calon kepala daerah untuk membiayai segala bentuk kampanye dan memuluskan jalan menjadi memenangkan pemilu.
Modus yang sering dilakukan di antaranya pemberian/pengucuran kredit dalam jumlah yang relatif besar kepada masyarakat atau oknum. Padahal, penerima manfaat yang sebenarnya adalah para calon kepala daerah yang akan bertarung.
“Oleh karena itu PPATK menghimbau dan memperingatkan kepada perbankan, khususnya bank daerah untuk tidak melakukan kegiatan operasional bank yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” terang Kiagus.
Lebih lanjut, dia mengatakan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme di masa mendatang akan semakin canggih. Kendati telah berjalan cukup baik, PPATK mengakui masih ada sejumlah tantangan dalam pemberantasan dan pencegahan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.
Oleh karena itu, dia mendorong agar seluruh kementerian dan lembaga, terutama di bidang layanan jasa keuangan, terus bekerjasama. Pasalnya, metamorfosa dalam sistem keuangan saat ini berlangsung cepat dan membuat pola pencucian uang menjadi semakin sulit terdeteksi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
