Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah mengeluhkan penyerapan anggaran pendidikan yang kurang, sementara komitmen 20% dari belanja negara harus tetap dijaga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pihaknya akan menjaga penyerapan dana pendidikan dan menjaga efektifitas belanjanya.
"Oleh karena itu kita nanti akan membuat mekanisme untuk menjaga 20% terpenuhi tetapi tidak asal habis," katanya di Acara Joint Announcement & Awarding Ceremony DIPI hari ini Kamis (11/1/2018).
Menurutnya, jika tujuannya hanya untuk menghabiskan dana, belanja tersebut akan sia-sia dan tidak memberi dampak positif terhadap pendidikan.
Berdasarkan data kementrian keuangan, anggran dana pendidikan tahun 2018 adalah Rp444,1 triliun, dan alokasi tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya, hanya Rp419,8 triliun.
Pemerintah mempunyai komitmen untuk menjaga alokasi dana pendidikan 20% dari total anggaran belanja negara.
Disamping itu, Sri Mulyani mengatakan saat ini pihaknya juga sedang merintis pembetukan sovereign wealth fund untuk pendanaan edukasi dan pelitian.
Anggrannya tersebut nantinya diharapkan akan mencapai Rp100 triliun, dan diharapkan juga lembaga pengelolanya dapat ditetapkan tahun ini.
Terkait hal tersebut, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan masih banyak problem yang dihadapi dalam sektor pendidikan Indonesia.
"Pembangunan gedung sekolah tidak berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas guru. Akhirnya ketimpangan kualitas pendidikan masih jadi masalah utama," katanya kepada Bisnis.
Selain itu, menurut Bhima alokasi dana saat ini masih belum cukup untuk mendongkrak nilai matematika, bahasa dan sains Indonesia.
"Indonesia kalah jauh dengan Vietnam padahal Vietnam alokasinya juga 20% anggaran pendidikan dari total APBN nya," imbuhnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
