Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta, Hidayatullah menampik temuan OMBUDSMAN RI terkait praktik maladministrasi dalam peneritban dan penataan pedagang kaki lima.
Hidayatullah mengatakan pihaknya justru merasa difitnah dengan informasi yang disampaikan oleh OMBUDSMAN.
Dia mengakui bahwa hingga saat ini Satpol PP belum mendapatkan laporan atau menemukan adanya indikasi maladministrasi seperti pemungutan liar atau pembiaran.
"Belum ada. Kita udah cari. Kita kejar sekarang, ya enggak? Jadi difitnah terus kita, Satpol PP ini," ujarnya melalui sambungan telepon, Jumat (24/11/2017).
Hidayatullah menyampaikan bahwa saat ini Satpol PP sudah menempatkan komando di lokasi-lokasi yang rawan terjadi maladministrasi penertiban PKL seperti di Tanah Abang.
Sejauh ini temuan Satpol PP adalah sejumlah oknum yang diidentifikasikan sebagai preman dan sudah ditindaklanjuti oleh Camat dan Lurah setempat.
Pada kesempatan yang lain Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Yani Wahyu membenarkan pihaknya sudah membentuk tim investigasi untuk menindak lanjuti hasil temuan OMBUDSMAN.
"Ya ini saya lagi sama tim ini, nanti saya kasih tahu deh," ujarnya.
Sebelumnya OMBUDSMAN Republik Indonesia (ORI) kembali menemui indikasi terjadinya maladministrasi di kalangan Satuan Polisi Pamong Praja terkait penataan dan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
ORI melakukan investigasi lanjutan pada 15 November - 17 November 2017 sebagai tindak lanjut dari penyerahan laporan investigasi pada 2 November 2017 di tujuh titik yang kerap dilaporkan mengalami gangguan dengan keberadaan PKL.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
