TRANSAKSI NONTUNAI : Tarif Turun, Bank Makin Agresif

Oleh: Surya Rianto 23 November 2017 | 02:00 WIB
Karyawan minimarket menggesekan kartu debit di mesin Electronic Data Capture (EDC), di Jakarta, Selasa (5/9). Bank Indonesia melarang penggesekan ganda (double swipe) dalam transaksi nontunai dalam setiap transaksi./ANTARA-Muhammad Adimaja

Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Anggoro Eko Cahyo mengatakan, penurunan tarif diskon merchant atau merchant discount rate secara otomatis akan mengurangi pendapatan komisi bank dari transaksi nontunai melalui mesin electronic data capture (EDC).

Akan tetapi, di sisi lain, penurunan tarif transaksi yang ditanggung oleh mitra merchant yang bekerja sama dengan bank dalam pembayaran transaksi nontunai tersebut membuka kesempatan agar lebih banyak mitra baru.

“Soalnya, kendala pertumbuhan merchant selama ini adalah karena biaya MDR [merchant discount rate] yang dinilai terlalu tinggi. Dengan tarif yang lebih rendah dan seragam, harapannya jumlah merchant bertambah dan juga mendorong pertumbuhan volume transaksi,” ujarnya, Rabu (22/11).

Dihubungi terpisah, Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja menilai penyeragaman tarif transaksi nontunai di mesin EDC akan menciptakan iklim persaingan sehat di industri perbankan.

Sebelum aturan baru yang terbit pada akhir September 2017 tersebut, BCA menggratiskan biaya transaksi melalui EDC yang dimiliki oleh BCA (on us). Biaya transaksi hanya dibebankan apabila nasabah bertransaksi melalui mesin EDC bank lain yang tersambung dalam jaringan Visa atau Mastercard (off us).

Terkait aturan BI tersebut, Jahja mengaku akan mengikuti ketentuan penyeregaman tarif transaksi. “Lagipula jadi tidak sehat kalau ada yang gratis dan bayar,” ujarnya.

Direktur BCA Santoso Liem mengatakan, perseroan pun sudah melakukan edukasi kepada merchant terkait penyeragaman tarif MDR tersebut.

“Rencananya kan awal Desember 2017 kebijakan NPG sudah siap diimplementasikan, termasuk terkait pricing transaksinya. Jadi, kami juga harus lakukan komunikasi di lapangan,” ujarnya.

Dalam lampiran Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) BI nomor 19/10/PADG/2017 tentang gerbang pembayaran nasional disebutkan, tarif MDR reguler untuk on us atau transaksi dengan infrastruktur bank penerbit kartu adalah sebesar 0,15%, sedangkan off us atau transaksi dengan infrastruktur pihak ketiga sebesar 1%. Sebelumnya, tarif MDR off us berada pada kisaran sebesar 2,5% sampai 3%.

Dari data Bank Indonesia (BI) sampai Juli 2017, pertumbuhan jumlah merchant naik sebesar 6,15% menjadi 652.204 merchant dibandingkan dengan akhir 2016. Dari sisi mesin EDC mengalami kenaikan sebesar 4,48% menjadi 1,1 juta mesin.

Dari sisi kartu debit, sampai September 2017 kenaikan volume transaksi tercatat sebesar 16,98% menjadi 365,06 juta kali dibandingkan dengan periode sama pada tahun lalu. Nominal transaksi mengalami kenaikan sebesar 13,42% menjadi Rp209,44 triliun.

Sementara itu, kartu kredit untuk transaksi belanja dari segi volume transaksi mencatatkan kenaikan sebesar 7,79% menjadi 236,22 juta transaksi, sedangkan dari sisi nominal transaksi tumbuh 5,78% menjadi Rp213,09 triliun.

PITA MAGNETIK

Selain terkait MDR, perbankan juga tengah persiapan mendorong pergantian kartu debit dari sistem keamanan menggunakan pita magnetik menjadi chip dengan standar NSICCS [National Standard Indonesian Chip Card Specification].

Anggoro menyebutkan, perseroan baru mulai mempersiapkan kartu debit sesuai standar yang ditargetkan BI pada Desember 2018 sudah mencapai 30% dari total kartu debit.

“Kami sudah mulai produksi kartu debit chip baru sebanyak 100.000 keping sejak Juni 2017. Total kartu debit kami saat ini berada pada kisaran 24 juta keping,” sebutnya.

Dia menyebutkan, untuk proses pergantian, perseroan tidak akan memaksa nasabah segera mengganti kartu lamanya.

“Secara alami saja, jadi ketika kartu debitnya sudah masuk masa tenggat waktunya kan otomatis harus diganti. Untuk itu, BI menerapkan secara bertahap,” sebutnya.

Senior Vice President Consumer Deposits PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Trilaksito Singgih mengatakan, pada tahun ini perseroan pun sudah mulai mengganti kartu debit chip secara bertahap.

“Kami memang harus memenuhi 30% kartu debit yang harus sudah menggunakan chip dengan standar tersebut,” ujarnya.

Editor: Farodlilah Muqoddam

Berita Terkini Lainnya

Berita Populer