Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PILKADA BANTEN: Airin Rachmi Calon Kepala Daerah Terkaya

Airin Rachmi Diany menjadi calon kepala daerah terkaya di Provinsi Banten yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015.
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani (ketiga kanan) bersama ratusan umat muslim melaksanakan Shalat Istisqa di halaman kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Banten/Antara
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani (ketiga kanan) bersama ratusan umat muslim melaksanakan Shalat Istisqa di halaman kantor Wali Kota Tangerang Selatan, Banten/Antara

Bisnis.com, SERANG-- Airin Rachmi Diany menjadi calon kepala daerah terkaya di Provinsi Banten yang akan menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banten pada Rabu (25/11/2015), mengumumkan, sepuluh calon wali kota/bupati dan wakil wali kota/bupati yang akan bertanding. Data itu berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Airin yang merupakan inkumben Wali Kota Tangerang Selatan adalah kandidat paling kaya. Memang, jumlah kekayaannya sedikit berkurang setelah suaminya, Chaeri Wardana, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut sejumlah kasus korupsi.

Berdasarkan LHKPN per tanggal 24 Agustus 2010, Airin mempunyai kekayaan Rp 103,944 miliar.

“Harta tersebut sesuai dengan laporan terakhir pada tanggal 23 Juli 2015,” ujar Ketua KPU Banten Agus Supriatna, Rabu (25/11/2015).

Calon kepala daerah terkaya nomor dua di Provinsi Banten adalah calon Wali Kota Cilegon, Tubagus Iman Ariyadi, yang memiliki harta sebesar Rp9,3 miliar.

Selanjutnya, Elvirer Ariadiannie Soedarto, yang merupakan calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, yang mendampingi Arsid sebagai calon Wali Kota, memiliki kekayaan Rp7,8 miliar dan US$ 50 ribu.

Untuk calon kepala daerah yang paling sedikit harta kekayaannya, yaitu Ahmad Syarief, yang merupakan calon Bupati Serang yaitu sebesar Rp 307 juta.

Agus Supriatna mengatakan, LHKPN milik pasangan calon yang diterima KPU dari KPK sebagai laporan dan untuk diketahui semua lapisan masyarakat.

 “Ini akan dijadikan sebagai pembanding dan untuk mengukur kejujuran calon pejabat negara,” katanya.

Deputi Bidang Penindakan KPK Heru Winarko mengatakan, terdapat lima perspektif antikorupsi dari KPK untuk kepala daerah, yaitu penegakan etika penyelenggaraan negara, reformasi birokrasi, pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan kesejahteraan sosial, serta pendidikan antikorupsi.

“Besar harapan kami lima perspektif ini bisa ditindaklanjuti demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper